Pilkadalembata's Blog
Jangan Malu Bicara Kalau Mau Jadi Pemimpin

PNS Grilya Pilkada, Bupati gak di Tempat, Wabup dan Sekda DIAM

PILKADALEMBATA: Menggambarkan heavy politik birokrat Lembata menyongsong 2011 ini, ibarat adagium “Seperti rusa masuk kampung.” Tengok saja apa yang terjadi di Lembata belakangan ini. Koresponden citizen journalist PILKADALEMBATA dari Lewoleba hari ini mengisahkan, kalau para politisi seperti anggota dewan dan pengurus partai masih berkutat dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pemerintahan kemarin, sejumlah birokrat malah terang benderang telah memulai soft campaign melalui sosialisasi diri dalam berbagai forum baik dinas maupun non dinas.

Hal inilah yang membuat sejumlah pihak di Lewoleba berang. Sebagaimana dilansir Pos Kupang, Sabtu, 1 Mei 2011, Anton Gelat dari Fraksi Demokrat DPRD Lembata, meminta Sekretaris Kabupaten (Sekab) Lembata, Drs. Piet Atawolo, M.Si, untuk  segera menertibkan para pejabat teras kabupaten Lembata yang gencar melakukan kampanye itu, karena ia nilai telah meresahkan masyarakat. Anton bilang,  saat ini  para asisten, kepala  dinas, dan camat  tak pernah absen  melakukan “kampanye”   bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2011-1015.

Menurut  Anton,  sikap para pejabat ini bertentangan dengan  Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 27 Tahun 2004 yang mengatur tentang  netralitas PNS dan TNI/Polri.  Karena itu, menurut dia, Sekab Lembata  segera  menindak tegas  PNS yang seolah tak  mengetahui aturan itu. Apalagi,  tim sukses bakal calon bupati/wakil bupati juga banyak melibatkan   PNS.

Dengan nada yang keras, Anton mengecam, jika  pejabat atau PNS  tetap bersikeras melakukan sosialisasi diri maka mulai  saat ini  harus membuka  jaket PNS-nya. “Kalau mau maju, sekarang mundur  supaya  punya  ruang yang sama  dengan politisi yang lain,” katanya.

Kepada PK, Anton  menyebut  dengan jelas beberapa pejabat teras seperti Asisten III, Ir. Lukas Lipatama, Asisten I, Muhidin  Ishak, Camat  Nubatukan, Fransiskus Gewuru, Kepala Dinas Keuangan Pendapatan Aset Daerah, Atanasius Amuntoda  bersama timnya yang rata-rata PNS itu.

Anton ngotot mempersoalkan ini, karena  intensitas  kunjungan para birokrat itu  ke desa-desa sangat tinggi. Hal ini  sungguh mengkhawatirkan karena  bisa  mengganggu konsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, memang aturan melarang PNS untuk terlibat politik secara langsung.

Anton juga bilang, jika Sekab Atawolo tak menunaikan peringatan ini,  maka Anton akan menggalang kekuatan pada  Komisi I yang membidangi  pemerintahan, hukum dan HAM  untuk memanggil Sekab dan  meminta pertanggungjawaban keterlibatan pejabat dan PNS itu. “Peringatan ini keras memang. Kalau Sekab diam,  persepsi kami  ia merestui mereka  atau tahu sama tahu.”

Sementara itu, sejumlah pihak yang dimintai pendapatnya mengenai fenomena grilya PNS ini, mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Lukas, seorang warga Waikomo yang dihubungi mengatakan, persoalan ini bukan barang baru bagi orang Lembata. “Justru PNS yang netral itu mereka bilang aneh. Masyarakat ini juga tida tau apa-apa, aturannya bagaimana? Bapa-bapa anggota dewan itu kalau bisa fotocopi banya-banya supaya bagi kami. Kalau bapa mereka hanya omong di ruang dewan, terus kami masyarakat ini tau apa? Kalau kami tau, kami bisa bantu bapa mereka punya tugas supaya kasih pengawasan yang baik to.”

Penggarap sawah di Waikomo ini kemudian menegaskan, kalau birokrat atau mantan birokrat mau maju Pilkada Lembata, berarti sama dengan yang sudah-sudah. Kecuali kalau birokrat dari luar Lembata. “Abis bagaimana, mereka itu kan anak buahnya bupati dan wakil bupati selama ini. Mereka dididik untuk korupsi, mereka dididik untuk kong kali kong dengan kontraktor, mereka sudah terbiasa untuk kong kali kong dengan anggota dewan supaya kasih naik anggaran baru mereka baku bagi. Orang bilang TST, tau sama tau. Jadi kalau ada anggota dewan yang mau buka terang-terangan perilaku seperti ini ke publik, itu baru kita kasih jempol. Kita ini sudah bodoh, ditipu lagi sama pejabat dan politisi yang juga bodoh. Aneh, birokrat itu juga. Turun saat jam dinas, bawa sppd minta tanda tangan kepala desa, tapi dia pigi bicara, kampanye bilang anti korupsi dan  supaya kami pilih itu siapa tu, mantan camat yang sekarang di dewan tu. Saya kasih tau dia ka, bapa bilang anti korupsi, tapi bapa sekarang saja sudah korupsi. Jam kerja, bapa jalan kampanye” nyerocos Lukas dengan nada kesal.

Sementara itu, Pius Lima Klobor, wartawan sebuah majalah bisnis di Jakarta dan Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lembata, Jakarta ini mengatakan, harusnya DPRD Lembata lebih tegas dalam menyikapi fenomena ini. Grilya ini akan menjadi preseden manakala mereka nanti memimpin Lembata. “Bagaimana kita bisa melihat niat yang mulia untuk mengubah Lembata jika memulainya saja sudah dengan korupsi, korupsi waktu, korupsi jabatan.”

Pius kembali menegaskan, bahwa soal netralitas PNS dalam Pilkada telah diatur dalam aturan yang lebih tinggi. Menurut dia, Mendagri Gamawan Fauzi pada Desember 2009 silam telah menerbitkan Surat Edaran, SE No. 270/4627/sj. Surat ini telah diterima oleh seluruh bupati/walikota dan gubernur se Indonesia agar menjaga PNS guna bersikap netral dalam Pilkada.

Pius menantang DPRD Lembata sebagai lembaga yang paling tepat untuk mengingatkan bupati dan wakil bupati akan hal ini. “Apalagi kita dengar wakil bupati juga tampaknya ingin maju ke Pilkada 2011 ini. Bisa makin runyam, grilya PNS ini.”

Laporan         : Simon Lamadua



No Responses to “PNS Grilya Pilkada, Bupati gak di Tempat, Wabup dan Sekda DIAM”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: