Pilkadalembata's Blog
Jangan Malu Bicara Kalau Mau Jadi Pemimpin

May
23
Jakarta – Keuskupan Larantuka seharusnya buka suara untuk bicara soal kecemasan masyarakat Lembata terkait sikap ngotot Pemerintah Kabupaten Lembata memberikan ijin pertambangan kepada kelompok usaha Merukh Enterprises untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah itu sekalipun ditentang keras masyarakat. Hal ini penting agar umat merasa gereja memiliki kepedulian yang kuat di saat mereka berada dalam kecemasan dan ketakutan.
”Ketika Gereja Keuskupan Larantuka tidak peduli dengan kecemasan umat Leragere dan Kedang terkait penolakan mereka terhadap rencana tambang yang saat ini dipaksakan Pemerintah Kabupaten Lembata maka sebenarnya gereja sedang membahayakan tugas perutusan Injil itu sendiri,” ujar Pastor Dr Petrus C Aman OFM, Direktur JPIC OFM Indonesia.

Gereja, kata doktor moral lulusan Universitas Gregoriana, Roma, ini, harus konsisten dengan tugas dan misi perutusan sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Vatikan II, terutama Gaudium Et Spes terhadap masyarakat yang sedang mengalami kecemasan dan duka cita.

”Bahwa apa yang menjadi kecemasan, duka cita masyarakat Lembata maka itu juga menjadi kecemasan dan duka cita gereja. Kita harap gereja lokal terutama keuskupan Larantuka makin vokal terhadap persoalan rencana tambang ini. Dan harus bicara karena masalah tambang merupakan kecemasan umat,” kata Peter yang juga staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dan Universitas Katolik (Unika) Atmajaya Jakarta.

Kekuasaan Menindas

Dalam kasus penolakan masyarakat Lembata atas rencana tambang yang dipaksakan, berbagai pihak juga mengharapkan gereja lokal harus bersikap tegas agar masyarakat (umat) tidak mengalami kecemasan dan ketakutan. Tokoh muda Lembata Jakarta, Viktus YK Murin menegaskan, peran profetis kaum biarawan harus ditunjukkan secara nyata dalam konteks rencana penambangan yang mendapat penolakan masyarakat.

”Ketika ada sebuah kekuasaan politik atau ekonomi yang menindas kemanusiaan, maka tugas profetis kaum biarawn harus ditegakkan,” kata Viktus Murin yang juga anggota Tim Ahli Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga RI.

Sedangkan Pastor Peter menandaskan, persoalan rencana tambang di Lembata menyangkut hal-hal fundamental yakni keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dalam hal keadilan, tentu muncul pertanyaan: siapa yang diuntungkan dari usaha pertambangan? Berapa harga yang harus dibayar oleh masyarakat Lembata kalau usaha pertambangan itu mendatangkan keuntungan riil bagi mereka. Kemudian soal keadilan yang terkait dengan masyarakat Lembata, di mana masyarakat seharusnya menjadi subiek pembangunan.

”Mayoritas orang Lembata adalah masyarakat agraris dan nelayan. Jika Pemerintah Kabupaten Lembata mau menghargai dan berlaku adil kepada masyarakat Lembata sebagai pelaku pembangunan maka semestinya Pemkab Lembata berpikir logis untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan. Saya pikir justru di situlah fungsi fundamental sebuah pemerintahan bahwa mereka memberdayakan masyarakatnya menjadi subiek pembangunan,” kata doktor moral lulusan Universitas Gregoriana, Roma, ini.

Sementara dalam urusan dengan persoalan tambang, masyarakat Lembata justru bukan menjadi subiek dalam keseluruhan rencana tetapi malah jadi obiek. Maka persis dengan perjuangan mereka mencari keadilan sebagaimana terjadi saat. Mereka menolak dengan melalui pernyataan sikap di hadapan Bupati dan DPRD hingga melakukan ritual-ritual adat.

Masyarakat di sejumlah lokasi menolak rencana tambang karena khawatir merusak tata nilai dan tradisi yang ada di masyarakat. Mereka juga khawatir masa depan lingkungan menjadi ancaman bagi anak cucu mereka. Bahkan selama ratusan tahun, mereka hanya menyandarkan hidupnya pada hasil pertanian dan tanaman niaga.

”Tanaman pertanian telah menghidupkan kami selama ini. Kalau kami dipindahkan, ya, bagaimana dengan hidup kami? Terus terang saya seorang janda dengan empat anak saya berhasil jadi sarjana. Satu di antaranya malah S-2. Ini karena padi, jagung, kopi, dan kemiri. Bukan emas, Bapa,” kata Ana Noe, warga Leragere. (Ansel Deri)
Sumber: Harian Flores Pos edisi 1 November 2007
May
23

Jakarta-Masyarakat Lembata, terutama di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri diminta untuk mengawal rencana masuknya perusahaan pertambangan di bawah kelompok usaha Merukh Enterprises di Lembata yang rencananya akan melakukan kegiatan eksploitasi tahun ini.

“Kita tahu, dukungan DPRD Lembata hanya bersifat politis yang tidak berpengaruh terhadap sikap masyarakat Kedang dan Lebatukan. Saya minta agar masyarakat Lembata, terutama yang tinggal di Lebatukan dan Kedang mengawalnya secara baik. Jangan lengah karena nampaknya, rencana itu terus dipaksakan oleh Bupati Lembata,” kata Gabriel Suku Kota, SH, M.Si, tokoh muda Lembata yang juga praktisi hukum NTT.

Menurut Suku Kotan, dalam pertemuannya dengan masyarakat di Leragere dan sekitarnya Desember hingga awal Januari ini, pihaknya tahu kalau masyarakat tetap pada sikapnya menolak tegas rencana itu.

“Nampaknya yang terjadi adalah pemutarbalikan informasi bahwa sebagian warga sudah menyetujui rencana tambang. Mereka (masyarakat) sudah melakukan sumpah adat menolak. Jadi, siapa yang berani mengambil resiko?” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lembata Jakarta (KBMLJ) Fransiskus Namang mengingatkan agar sebaiknya rencana investasi pertambangan tak perlu diteruskan oleh Pemkab dan DPRD Lembata.

“Kita tahu. Sejak awal, rencana pertambangan oleh Merukh Enterprises ditolak hampir sebagian elemen masyarakat. Para pastor seluruh Dekanat Lembata saja juga menolaknya. Jadi, apalagi yang mau dicari dari rencana investasi (pertambangan) ini?” kata Frans Namang.

Menurutnya, rencana investasi tersebut hanya menunjukkan kegagalan Pemkab Lembata selama lima tahun kepemimpinan sebelumnya. Karena itu, rencana tambang tersebut sekadar mengalihkan persoalan kegagalan pembangunan selama lima tahun sebelumnya.

“Wajah kota Lewoleba saja tak pernah berubah. Belum lagi prasarana jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi ternyata tak tertangani dengan baik. Padahal, dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat nilainya sangat besar. Sedang di lain sisi korupsi merajalela. Ini situasi yang sangat membahayakan bagi kemajuan Lembata ke depan,” tandas mahasiswa yang kritis ini. Ansel Deri

May
23
Jakarta–Setelah membaca peta rencana tambang oleh calon investor kelompok usaha Merukh Enterprises maka dikhawatirkan Pulau Lembata berpotensi musnah atau tenggelam. Apalagi, hampir seluruh wilayah pulau dan sebagian besar perairan pesisir Lembata diklaim sebagai wilayah tambang.

“Pulau sekecil itu menjadi sangat berharga dan sesungguhnya harus dipertahankan masyarakat Lembata,” ujar ahli pertambangan dan energi Indonesia Dr Hendro Sangkoyo saat berlangsung diskusi panel di Gedung Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih, Jakarta Pusat Sabtu (1/3) lalu. Diskusi bertema Membongkar Mitos Kesejahteraan Rakyat di Balik Usaha-Usaha Pertambangan: Menyoroti Kasus Penolakan Masyarakat Lembata, NTT Terhadap Industri Pertambangan diselenggarakan atas kerja sama JPIC-OFM, JPIC SVD Ende, dan masyarakat Lembata didukung Institute for Ecosoc Right, harian KOMPAS, dan Parrhesia Institute.

Panel dihadiri sejumlah perwakilan organisasi, masyarakat NTT dari berbagai wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) dan perwakilan masyarakat NTT di Yogyakarta. Tampak hadir Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Tommy Jebatu, Ketua Pengurus Pusat Pemuda Katolik Natalis Situmorang, Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lembata (KBML) Jakarta Justin Bala Labaona, dan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Tampak pula sejumlah sesepuh masyarakat Lembata seperti Anton Enga Tifaona, Petrus Boli Warat, Josep Pattyona, Albert Oleona dan lain-lain. Tampak pula sejumlah imam seperti Provinsial OFM Indonesia Pastor Paskalis Bruno Syukur, OFM, Pastor Gabriel Maing, OFM, dan Pastor Joseph Peleba Tolok, OFM.

Dalam pemaparan berjudul Lembata sebagai ruang hidup bersama, Sangkoyo menelaah tiga hal penting. Pertama, bagaimana rencana pembongkaran perut Lembata. Kedua, mengapa rakyat Lembata menolak. Ketiga, bagaimana mengurus pemulihan kehidupan.

Menurut Sangkoyo, jejak pengusaha Yusuf Merukh ada di mana-mana di kepulauan di Republik ini namun selalu menyisahkan persoalan buram terhadap masyarakat dan lingkungan. Sangkoyo mengisahkan, dua bulan lalu pihaknya baru kembali dari Aceh. Di Aceh Merukh mendapat satu konsesi tambang di Sungai Woyla. “Saya mendapat informasi bahwa kapalnya menabrak jembatan milik pemda dan Merukh disuruh memberikan ganti rugi sebesar Rp. 3 miliar. Oleh karena tidak mau bayar maka diusir dari Aceh dan perusahaannya pindah tangan,” kata Sangkoyo.

Ahli pertambangan dan energi ini sekadar memberi contoh kecil bahwa di mana-mana di Indonesia jika ada kesempatan Merukh akan masuk. Sepuluh tahun lalu, jelas Sangkoyo, mencuat skandal Busang di Kalimantan antara perusahaan milik Yusuf Merukh dengan pihak Kanada yang ternyata hanya pepesan kosong. “Mengapa hanya pepesan kosong karena yang terpenting adalah putaran uangnya. Jadi antara finansir, calo, rentenir, itu yang diurus. Kalau tidak beres maka ia akan menyerahkan kepada orang lain untuk mengurusnya,” lanjut Sangkoyo.

Begtu pula PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Hingga kini, masih menyisahkan persoalan yang besar sekali. Bahkan saat ini ada penelitian baru yang dilakukan sejumlah ahli di Jepang dengan menggunakan cara yang lebih canggih. Hasil Penelitian itu membuktikan bahwa ternyata ada sisa-sisa racun arsenik di tubuh korban. “Ini juga ulah Merukh. Jadi, yang buka pintu (masuk ke suatu wilayah-Red) dan bersih-bersih adalah Jusuf Merukh. Di NTB, sampai sekarang aktivis LSM Olah Hidup Yani Sagaroa masih mendekam di penjara karena ia terus-menerus menemani dan mempertanyakan persoalan lingkungan yang diklaim sudah beres,” jelas Sangkoyo.

Ia juga heran dengan hasil studi banding rombongan Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan masyarakat Lembata di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), NTB di Batu Hijau menyebutkan bahwa gross domestic product daerah setempat (NTB) naik. Begitu pula income per kapitanya naik, dan lain sebagainya.

Hanya Broker

Peneliti yang juga aktivis HAM Dr George Junus Aditjondro mengatakan, Yusuf Merukh hanyalah seorang broker karena ia sendiri tidak mengurusi perusahaan tambangnya. Bahkan George juga mengatakan, dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Merukh juga ikut bermain.

Menurutnya, Merukh adalah orang yang hanya mengumpulkan saham sekalipun minoritas dari sekian banyak perusahaan kontrak karya (KK) tambang emas sehingga ia tentu seorang broker. Sekarang, katanya, tentu muncul pertanyaan. Apakah ia (Merukh) beroperasi sendiri atau atas nama orang lain?

“Dugaan saya dan itu kaitannya dengan terbentuknya Kabupaten Lembata. Walaupun, misalnya orang-orang yang memperjuangkan Lembata jadi kabupaten tak mengeluarkan uang sepeser pun. Tetapi upaya menggolkan kabupaten itu (Lembata) ke DPR RI dan Depdagri memerlukan dana. Nah, siapa yang menyandang dana itu? Ya, mungkin saja Yusuf Merukh atau orang-orang lain juga. Masyarakat pro maupun anti investasi pertambangan di Lembata lebih banyak melakukan sosialisasi. Masyarakat juga harus menjadi payung sekaligus penyeimbang jika dimainkan lewat jalur SARA. Kesaksian Abu Samah (pemangku ulayat Puakoyong) menunjukkan bahwa dia mengerti ada usaha memainkan rencana tambang lewat SARA tetapi ia bisa menetralisirnya,” kata staf pengajar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini.

Alasan penolakan masyarakat Lembata atas rencana tambang oleh pengusaha Yusuf Merukh karena masih ada alternatif lain di luar pertambangan. Selama ini masyarakat tidak hidup dari emas tetapi dari hasil pertanian dan laut. Pertambangan hanya akan menghancurkan tanah, lahan pertanian, dan merusak ekosistem laut. “Masyarakat juga telah banyak belajar dari industri pertambangan di Atanila dan Tanah Merah di Kedang yang telah merusak mata air dan sumber penghidupan mereka,” kata Dr Peter C Aman, Direktur JPIC-OFM Indonesia.

Selain Sangkoyo dan George, pada sesi kedua tampil juga dosen Unika Atmajaya yang praktisi hukum pertambangan Edy Danggur SH, MH dan Direktur Parrhesia Institute yang juga staf pengajar Ilmu Politik UI Boni Hargens.

Mainkan Sentimen Publik

Tokoh muda Lembata di Jakarta Ferdinand Amajari Lamak melihat, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata sedang memolitisir isu tambang dengan memainkan sentimen publik terkait otonomi Lembata. Hal ini, tampak jelas dari pernyataan Bupati Andreas Duli Manuk yang mengindikasikan bahwa otonomi Lembata sedang dievaluasi Pemerintah Pusat.

“Memang benar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita akhir Januari lalu. Mereka juga sudah sepakat dengan DPR untuk menghentikan sementara pemekaran wilayah. Evaluasi atas wilayah-wilayah yang dimekarkan jelas ada. Demikian juga dengan kemungkinan penggabungan kembali. Tetapi SBY sendiri kan mengatakan bahwa keputusan untuk menggabungkan kembali daerah yang dimekarkan tidak serta merta dilakukan dengan cepat,” kata Edie Lamak kepada FLORES POS di sela-sela diskusi. Dikatakan, saat itu SBY mengatakan bahwa penggabungan kembali itu memang dimungkinkan tetapi tidak boleh terlalu cepat. Artinya, setelah dinilai negatif langsung digabungkan, tetapi dilihat terlebih dahulu mengapanya.

“Saya menilai Pemkab Lembata tengah memolitisir kasus tambang. Hal ini terbukti dari statemen Bupati Manuk yang secara gamblang mengatakan Lembata dimekarkan dari kabupaten induk Flores Timur menjadi daerah otonom sedang dievaluasi pemerintah pusat. Nampaknya ada skenario untuk menakut-nakuti rakyat Lembata, kalau tidak ingin kembali bergabung dengan Flotim, maka tambang harus jalan supaya PAD naik dan Lembata dianggap berhasil dari sisi kemandirian secara ekonomi. Kan begitu sasaran tembak Pemkab Lembata. Seolah-olah jika rencana tambang ini batal maka Lembata akan bergabung kembali dengan Flotim. Ini upaya politisasi yang sudah melampaui batas,” tegas Edie Lamak, Pemimpin Redaksi BISNIS PROPERTI Jakarta.

Ia justru mempertanyakan, teori siapa yang mengatakan bahwa PAD Lembata akan serta merta naik jika investasi tambang terlaksana. Pemkab Lembata silau dengan iming-iming lonjakan PAD tanpa mempertimbangkan bahwa pada saat PAD melonjak, maka elemen cost of economy dan social cost yang harus ditanggung pemda dan rakyat. Baik yang tangible maupun intangible (terlihat maupun tidak terlihat) pun akan melonjak bersamaan dengan investasi itu.

“Masyarakat Lembata sebaiknya jangan termakan dengan isu penggabungan kembali Lembata ke Flotim jika tambang ini tidak dilaksanakan. Justru, pola kerja dan salah urus kabupaten yang selama ini dipertontonkan secara telanjang dan vulgar, yang saat ini dirasakan masyarakat setiap hari itulah yang telah membuat PAD Lembata hanya bertengger di angka Rp 9.6 miliar,” lanjut sarjana ekonomi jebolan Universitas Persada Indonesia (UPI) Jakarta ini.

Ia mengimbau agar lebih bijak Bupati dan DPRD Lembata berkonsentrasi dulu untuk menuntaskan simpang siur berita soal uang Rp 12 miliar yang ‘lenyap’ secara ajaib dari rekening bank Pemda Lembata. Apalagi, berdasarkan berita yang beredar di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 12 rekening, 9 di antaranya atas nama Bupati Lembata Drs Andreas Duli Manuk.

“Jangan-jangan persoalan tambang ini akan berhenti dibicarakan bukan karena Lembata kembali ke pelukan induknya, Flotim tetapi justru karena bencana besar yang ditimbulkan oleh Rp12 miliar yang raib secara ajaib itu. Sepatutnya, rakyat Lembata sudah harus mulai menghentikan sikap tak acuh terhadap berbagai macam penyelewengan hak-hak publik yang dilakukan oleh penguasa,” lanjut Edie. Selain Sangkoyo dan George, pada sesi kedua tampil juga dosen Unika Atmajaya yang praktisi hukum pertambangan Edy Danggur SH, MH dan Direktur Parrhesia Institute yang juga staf pengajar Ilmu Politik UI Boni Hargens. (Ansel Deri)

Sumber: FLORES POS Ende,6 Maret 2008
May
23

Oleh Dr. Otto Gusti (Dosen Etika Sosial di STFK Ledalero)

HARIAN Pos Kupang (PK) tanggal 6 Mei 2011 menurunkan sebuah berita menarik berjudul “Lusia Lebu Raya Goyang Lamahora”. Seperti diberitakan PK, istri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, ini sempat menghipnotis warga Lamahora dengan lagu Terajana dan Cicak Rowo ketika ikut berkampanye untuk Paket PDIP, Eliaser Yentji Sunur-Viktor Mado Watun (Paket Lembata Baru) pada hari kedua kampanye pemilu kada di Lembata. Spontan warga Lamahora ikut bergoyang (Bdk. PK, 2-5-2011, hlm. 1).

Tentu tak ada soal mendasar jika para politisi bernyanyi atau bergoyang dangdut dalam sebuah perayaan ulang tahun, pesta nikah, syukuran permandian anak atau acara-acara privat lainnya. Menjadi soal dan masyarakat patut melihat dengan tatapan kritis ketika goyang dangdut menjadi metode berkampanye dalam pemilu kada.

Politik Tubuh

Fenomena ‘goyang Lamahora’ dapat ditempatkan dan ditafsir dalam kerangka perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Goyang Lamahora adalah bagian dari politik pencitraan yang menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Politik pencitraan ini dapat disejajarkan dengan fenomena maraknya kandidasi para artis oleh partai-partai politik yang meramaikan bursa calon pemilihan kepala daerah dan juga calon legislatif.

Secara prosedural fenomen ini dapat ditafsir sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi karena menunjukkan luasnya partisipasi demokratis warga negara Indonesia untuk mengambil bagian dalam hidup berpolitik. Namun di sisi lain, secara substansial gejala ini sesungguhnya merupakan gambaran kasat mata patologi hubungan antara perempuan dan politik dalam ranah politik praktis di Indonesia.

Sesungguhnya pencalonan para artis belum menjadi bukti empiris kesadaran gender para elite politik kita. Alasannya, para artis dipilih pada tempat pertama bukan karena kompetensi politis dan integritas moral yang dimilikinya, tapi lantaran kemolekan tubuh dan popularitas pribadi. Partisipasi politik kaum perempuan direduksi menjadi politik tubuh. Dengan bantuan media massa para artis dipakai sebagai iklan untuk mendongkrak citra partai-partai politik dan elite politik yang kian buram dan terpuruk di mata masyarakat (Bdk. Otto Gusti, Politik Diferensiasi 2011, hlm. 33).

Dengan fenomena goyang Lamahora serta kandidasi para artis, elite politik sedang mengacaukan politik dengan pasar. Politik sebagai deliberasi rasional di ruang publik berubah wajah menjadi nyanyian dangdut, spanduk, billboards di pinggir-pinggir jalan, kemolekan tubuh perempuan dan iklan-iklan di televisi.

Rasionalitas instrumental pasar telah memanipulasi kesadaran warga (demos) serta mengisi dan ‘mengkolonialisasi’ ranah publik politik sebagai ruang diskursus bebas represi. Merdunya suara penyanyi dangdut dan kemolekan tubuh artis dipakai untuk menggaet massa voters. Voters tidak diperlakukan sebagai warga otonom dan rasional, melainkan massa konsumen yang dapat dimanipulasi lewat iklan-iklan politik dan nyanyian dangdut. Hasilnya, setelah pemilu kada berakhir tampuk kekuasaan tetap dipegang oleh elite-elite politik pragmatis yang jauh dari keberpihakan terhadap nasib rakyat miskin.

Hegemoni Kapital

Goyang Lamahora adalah bukti kasat mata hegemoni logika pasar atas politik pemilu kada. Secara umum, bahaya hegemoni kapital atas politik sudah jauh-jauh hari diperingati filsuf keturunan Yahudi asal Jerman, Hannah Arendt (1906-1975). Politik adalah ekspresi kebebasan menurut Arendt. Kebebasan itu terungkap dalam komunikasi atau wacana di ruang publik. Namun ketika politik tunduk di bawah logika pasar (baca: dangdut, iklan-iklan politik), maka wacana pun macet dan politik berada di titi awal keruntuhan. Alasannya, pasar berorientasi pada kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi.

Ketika politik sebagai ekspresi kebebasan tunduk di bawah logika keniscayaan produksi dan konsumsi, maka panggung politik akan marak diisi oleh para politisi pengejar profit dan mata pencaharian. Ruang publik berubah rupa menjadi pasar yang marak KKN, kebohongan, penipuan serta iklan-iklan politik manipulatif. Dalam kampanye pemilu kada tak ada lagi dialog atau wacana rasional tentang persoalan substansial hidup masyarakat pemilih seperti misalnya bahaya korporasi tambang yang akan mengeruk kekayaan alam rakyat Lembata.

Politik sebagai deliberasi rasional digeser. Sebagai gantinya, kepada demos disuguhkan dari pentas politik pemilu kada iklan politik dengan penekanan pada penampilan luar, hiburan-hiburan murahan, nyanyian dangdut, manipulasi, politik uang, pengerahan massa dan politik partisan. Tak ada lagi batasan yang jelasa antara oikos dan polis, antara keniscayaan pasar dan ekspresi kebebasan politik.
Hancurnya tembok pemisah ini berarti ekspansi survival of the fittest a la Darwin ke ruang politik. Akibatnya, masyarakat dilanda krisis solidaritas, individu-individu terhempas dari basis komunitasnya dan berubah menjadi homo economicus yang apatis terhadap politik. Saling pengertian, empati dan respek akan perbedaan dalam kehidupan sosial kian tergeser. Prinsip survival hidup atau mati menjadi pilar satu-satunya hidup sosial (Bdk. F. Budi Hardiman, 2010, hlm. 190).

Individu yang apatis terhadap politik pada gilirannya menjadi sasaran empuk manipulasi pasar. Tak ada lagi demos (warga kritis) yang mengekpresikan kebebasannya di ruang publik. Yang ada adalah massa konsumen yang telah mengalami depolitisasi. Masyarakat massa tak mampu bersifat kritis dan rentan dimobilisasi demi sebuah politik kekuasaan. Massa adalah lahan subur bertumbuhnya politik uang dan KKN.

Dominasi pasar atas politik menyebabkan biaya pemilu kada atau pemilihan legislatif di Indonesia menjadi sangat mahal. Menurut hasil penelitian Profesor Stein Kristiansen dari Universitas Agder, Norwegia dan UGM, untuk menjadi bupati di Indonesia seseorang tidak segan-segan mengeluarkan biaya sekitar Rp 5 hingga 20 miliar. Sementara itu gaji seorang bupati cuma berkisar dari 6 sampai 7 juta perbulan.

Bupati terpilih akan menggunakan pelbagai cara untuk menutup kembali investasi yang dikeluarkan selama proses pemilu kada. Korupsi menjadi sebuah keniscayaan dalam politik pemilu kada yang mengandalkan iklan-iklan politik, penciteraan dan politik bagi-bagi uang.

Runtuhnya politik hanya dapat diatasi dengan membangun garis demarkasi yang tegas antara pasar dan ruang publik serta mengembalikan politik ke kodrat awalnya sebagai deliberasi rasional di ruang publik. *
Editor : Bildad Lelan | Penulis : SKH Pos Kupang | Sumber : Pos-kupang.com

May
23

KUPANG, Timex – Tahapan pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Lembata yang digelar Kamis (19/5) kemarin berlangsung aman dan lancar. Dua partai terbesar yakni Partai Golkar dan PDIP saling klaim pasangan yang diusung unggul dalam perolehan suara sementara.
Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara dari beberapa TPS serta informasi dari sejumlah PPK, pasangan calon Herman Wutun-Viktus Murin unggul sementara. Pasangan yang diusung Partai Golkar ini meraup 15.674 suara atau 27 persen suara. Menyusul pasangan Elyaser Sunur-Victor Mado Watun meraih 13.232 suara atau 22 persen suara.

Sementara empat pasangan calon lainnya masih jauh tertinggal. Informasi yang disampaikan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Nikson Messakh, malam tadi menyebutkan, hingga pukul 22.00 Wita, total suara yang masuk sebanyak 57.595 suara. Dengan demikian, suara yang tersisa masih 20 ribuan suara.

“Melihat dua paket teratas ini maka kalau tidak ada loncatan yang berarti maka paket Titen yang diusung Golkar akan keluar sebagai pemenang Pemilukada Lembata. Ini mengindikasikan bahwa rakyat telah menaruh kepercayaan dan harapan pada figur yang menjadi kebutuhan rakyat lima tahun ke depan lewat pimpinan yang telah teruji melalui pengalaman memimpin sektor yang bersentuhan dengan derajat kehidupan rakyat,” kata Nikson.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP NTT, Nelson Matara yang dikonfirmasi Timor Express, mengatakan pasangan yang diusung PDIP untuk sementara unggul atas lima pasangan lainnya. Namun, proses perhitungan masih sementara dilakukan KPU Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, Nelson meminta masyarakat agar tetap menunggu rilis perolehan suara dari KPU Lembata.

“Kita (PDIP, Red) unggul sementara dari pasangan Golkar. Tapi kita tunggu saja proses resminya (perhitungan KPU, Red),” tandasnya. Nelson juga mengaku belum mendapatkan data resmi perolehan suara. Namun, menurutnya, informasi dari tim sukses paket Lembata Baru bahwa pasangan ini untuk sementara berada di urutan pertama perolehan suara.

Terkait proses pencoblosan di Lembata kemarin, juru bicara KPU Provinsi NTT, Djidon de Haan yang dikonfirmasi, menjelaskan, proses pencoblosan berlangsung aman dan tertib. Tidak ada hambatan sepanjang proses pencoblosan berlangsung. Terkait banyaknya pemilih yang tidak mencoblos, Djidon mengatakan, hingga saat ini belum ada rekapan, sehingga belum diketahui pasti persentasenya. “Itu hak pemilih, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya, bisa tidak.

Tapi sampai sekarang kita belum tau (jumlah) karena belum rekap,” kata Djidon. Lima pasangan yang mengikuti Pemilukada Lembata yakni pasangan Herman Y. Wutun-Viktus Murin (Titen) diusung Golkar, pasangan Elyaser Y Sunur-Victor Mado Watun (Lembata Baru) diusung PDIP, pasangan Athanasius Aur Amuntoda-Bernadus Boli Hipir (Sinar) diusung PAN dan PPDI, pasangan Bediona Philipus-Frederikus W Wahon (Lirik Kusplus) diusung PKPI, PPRN, PKDI, Barnas, PNBKI, Kedaulatan, Pakar Pangan dan PPIB, pasangan Anderias N. Liliweri-Yoseph Meran (Ayo) diusung Demokrat, PBR dan PKS serta pasangan Yohanes Lake-Simon G. Krova ( Johnson) diusung PKB dan PDK. (sam)

May
23

LEWOLEBA, POS-KUPANG.Com — Paket SINAR (Anthanasius Amuntoda-Bernadus Boli Hipir) dalam visinya dan misinya ingin mewujudkan masyarakat Lembata yang berkualitas, mandiri, berbudaya dan berkeadilan.

Untuk kepentingan itu, Paket SINAR menetapkan empat agenda yang menjadi program unggulan untuk dilaksanakan. Empat agenda itu, yakni Pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar.

Kedua, mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat,

Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan mewujudkan ketahanan budaya lokal. Terakhir menciptakan keadilan hukum dan sosial bagi seluruh masyarakat kabupaten setempat

Paket Lembata Baru (Eliaser Yentji Sunur-Viktor Mado Watun) dengan visi, Mewujudkan Lembata yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi dalam Perspektif Tata Ruang dengan mengusung tiga pilar perubahan, yakni Lembata baru yang bersih, Lembata Baru yang Produktif dan Lembata Baru yang Mandiri.

Paket LiRik KusPlus (Bediona Philipus-Frederikus Wahon)  dengan visi terwujudnya masyarakat Lembata yang mandiri, sejahtera, demokratis dan mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan menitikberatkan pembangunan.

Prioritasnya pada pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan sarana jalan, jembatan, irigasi, puskesmas, gedung sekolah, pasar, rumah ibadah, sarana air bersih, penerangan sampai  ke desa, balai pelatihan dan kantor.

Selain itu, optimalisasi pendidikan wajar sembilan tahun, pelayanan kesehatan, alokasi anggaran yang lebih banyak ke desa/kelurahan pemberantasan KKN dan pengembangan potensi wisata. Paket ini berjanji akan menetapkan hanya ada satu pasar di Lewoleba, Masalah Tambang dan HIV/AIDS di Lembata.

Paket AYO (Andreas Nula Liliweri-Yosep Meran Lagaor) terkenal dengan Buku Desek Matan (budaya, hukum, desa, ekonomi, masyarakat, petani dan nelayan).  Paket ini  mencanangkan program 100 hari pertama untuk mereformasi birokrasi.

Paket TITEN (Herman Loli Wutun-Viktus Murin) dengan visi, Masyarakat Lembata yang Sejahtera Lahir dan Batin dengan Tujuh Program Strategis.

Tujuh program Strategis itu, yakni membina mental spiritual masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pemeliharaan kesehatan masyarakat, khususnya sanitasi dasar, mengembangkan pariwisata dan mengembangkan Lembata sebagai kabupaten koperasi.

Paket ini berjanji dalam 100 hari pertama kepemimpinannya akan melakukan rapat kerja dengan para kepala desa dan lurah untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Paket JONSON (Yohanes Lake-Simon G. Krova)  dengan Visi; Menuju Lembata yang Bermartabat, Mandiri, Sejahterah, Adil dan Demokratis.

Paket ini mengusung empat strategi yakni, berkelanjutan, peningkatan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat. Paket ini menyinggung dua mega proyek di Kabupaten Lembata yakni Jobber dan Desalinasi air di Ile Ape yang tidak bermamfaat bagi masyarakat.  (poskupang)

May
23

Jakarta, NTT Online – Untuk mewujukan kesejahteraan masyarakat Lembata, perlu ada perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata dari paradigma elite base yang dipakai selama ini ke paradigma people base.

Hal ini disampaikan calon bupati yang diusung Koalisi pondok perubahan Bediona Philipus, SH, MA  pada Jumad, 18/2/2011 silam. Bediona yang saat itu sedang berada di Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pendafatran menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata menjelaskan, paradigma tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembagunan di Kabupaten Lembata lima tahun kedepan. karena itu sebagai pasangan  muda ia bersama pasangan calon wakil bupati, Fredrikus Wilhelmus Wahon, A.Ma, bertekad bekerja lebih keras dengan semangat juang dan idealisme yang mereka miliki.

“Koalisi Pondok Perubahan, hadir apa adanya. kami tidak mau menunjukan apa yang tidak kami punyai. kami orang muda hanya punya semangat, kepercayaan dan idealisme untuk bekerja lebih keras lagi guna mendorong perubahan yang nyata di Kabupaten Lembata” ujarnya.

Bediona mengatakan kondisi lembata sejak sepuluh tahun ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan karena cara pandang pemerintahan dan pembangunan yang masih keliru tentang makna otonomi.

“Sepanjang sepuluh tahun ini kita masih melihat otonomi dari sudut pandang yang keliru, yakini elite base, atau otonomi yang masih berorientasi pada kepentingan elit. ketika kita masih dengan paradigma otonomi elit base seperti ini, rakyat selalu menjadi bagian yang terpinggirkan dan bahkan terlupakan sama sekali. karena itu dengan semangat perubahan yang diusung Koalisi Pondok Perubahan, kami mau mengubah paradigma berpikir kita dari elite base menjadi people base. dimana semua politik anggaran harus berporos pada rakyat. masyarakat lembata lebih banyak ada dan menetap di desa-desa. untuk itu semua anggaran harus lebih banyak mengalir ke desa dengan meningkatkan alokasi dana desa (ADD)” Urai Bediona.

Selain itu, Bediona mengatakan jika Lirik KusPlus dipercayakan memimpin lembata dalam lima tahun mendatang, proses pembangunan di Lembata akan lebih diarahkan pada pendekatan pemberdayaan. proses pendampingan dan fasilitasi yang kuat dan berkelanjutan di tingkat desa dan kecamatan.

untuk itu pola pendekatan yang selama ini dilakukan dengan sistem contraktor base juga harus diubah kepada sistem community base. Dimana kegiatan proyek yang berorientasi langsung pada masyarakat dengan sistem pemberdayaan.

Sementara itu calon wakil bupati dari koalisi pondok perubahan Fredrikus Wilhelmus Wahon, A.Ma, melalui telepon yang dihubungi melalui telepon genggamnya Jumad, 18/2/2011 mengatakan, kehadiran Paket Lirik KusPlus dalam Pemilu Kada Lembata, bukan ambisi dan napsu akan kekuasaan. tetapi karena keduanya yang selama ini di percayakan rakyat untuk menjadi wakil rakyat di gedung Peten Ina merasa letih dengan perubahan yang berjalan lambat dan sulit memberikan kontrol yang kuat karena kekuatan dan kuasa eksekutif tidak mampu dibendung.

Untuk itu, Paket Lirik KusPlus akan melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat dengan kekuatan bersama dari apa yang dimiliki rakyat serta mengembalikan sistem pemerintahan dan spirit otonomi pada rel yang sebenarnya. Selain itu Fredy mengatakan, Pemilu Kada Lembata kali ini akan menjadi ujian dan sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi duet pasangan mereka apakah kekuatan jejaring sosial yang dibangun sejak beberapa tahun terakhir ini akan keluar sebagai pemenang atau kekuatan kapitalis yang baru mulai kerja dalam kurun waktu satu dua bulan terakhir akan memenangkan partarungan ini, ujarnya mengakhiri. (Yogi Making)

May
23

Kupang, FloresNews.com – PDI Perjuangan mengusung pasangan Yance Sunur-Viktor Mado Wutun untuk bertarung dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 pada April mendatang. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Kristo Blasin, yang dikonfirmasi di Kupang mengakui, DPP PDIP telah menetapkan pasangan Yance-Viktor untuk maju dalam Pilkada Lembata.

“Kalau saya tidak salah, dua hari lalu sudah ada keputusan dari DPP PDI Perjuangan di Jakarta yang menetapkan pasangan Yance-Viktor Mado,” kata Blasin yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT ini di Kupang belum lama ini.

Yance Sunur adalah kader PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Bekasi, sedangkan Viktor Mado adalah anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan. Kristo Blasin menyatakan, tidak meragukan kemampuan dua kader partai ini karena mereka sudah memiliki pengalaman dalam memimpin.

Dia mengatakan, pasangan calon ini akan segera dideklarasikan dalam satu atau dua hari ke depan, sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata. Blasin juga meminta kepada seluruh kader partai untuk melakukan konsolidasi di lapangan, untuk memenangkan pasangan yang diusung partai berlambang kerbau bermoncong putih dalam lingkaran itu.

Dia juga yakin, seluruh kader partai pasti solid mendukung pasangan ini karena mereka bukan berasal dari birokrat atau nonpartisan, tetapi adalah murni kader yang disiapkan partai. Ia yakin, PDI Perjuangan memiliki peluang cukup siginifikan untuk memenangkan pertarungan di Lembata karena daerah itu adalah salah satu basis partai di NTT.(ant/ca)

Nov
30

Herman Loli Wutun

Genderang pilkada Lembata, kini tinggal menghitung hari untuk ditabuh oleh DPRD Lembata. Awal Desember ini, tahapan pilkada Lembata sudah dimulai dengan penyampaian akan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati di sidang paripurna DPRD Lembata. Di luar sana, hiruk-pikuk dan kasak-kusuk mengenai para kandidat semakin naik saja tensinya. Pertanda, semua orang menaruh harapan yang besar pada ajang lima tahunan yang sangat menentukan nasib kabupaten kecil ini di masa yang akan datang.
Dalam kaitan dengan Pilkada Lembata, dari Jakarta dilaporkan bahwa tengah bergerak sebuah skenario penyelamatan Lembata yang berlabelkan Paket Murni Jakarta. Tak pasti, siapa yang berada di balik skenario ini dan untuk siapa skenario ini dimainkan. Gerakan ini bahkan telah membukan sebuah akun di situs jejaring sosial, facebook. Dari akun ini, pernah tertulis status “Dukung Herman Wutun dan Viktus Murin sebagai bupati dan wakil bupati Lembata berikutnya.”
Tidak banyak yang bisa didapatkan oleh Pilkadalembata ketika mengkonfirmasi sejumlah pihak di Jakarta dan Lewoleba. Namun, jika status di akun itu betul mewakili gerakan yang kini tengah dibangun, maka patut diduga skenario ini boleh jadi berasal dari kubu Herman Wutun. Pasalnya, di beberapa kesempatan, Herman menyatakan secara lugas, tidak akan menggandeng calon wakil bupati dari kalangan birokrat ataupun politisi yang selama ini berdomisili di Lembata.
“Pak Herman memang sangat hati-hati dalam menentukan siapa wakilnya. Tapi saya tidak tahu, apakah memang beliau tengah melancarkan sebuah skenario yang disebut sebagai Paket Jakarta Murni itu,” ujar seorang tokoh mahasiswa Lembata di Jakarta kepada Pilkadalembata.
Mengandaikan saja, jika Herman yang Ketua Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) ini yang tengah menggelindingkan isu ini ke publik, dapat dipahami sebagai sebuah kewajaran. Pasalnya, Herman dengan jam terbangnya di dunia bisnis tentu membutuhkan calon pendamping yang bisa mengimbangi yang bersangkutan. Pada posisi seperti ini, Herman akan sulit menemukan sosok birokrat maupun politisi lokal sebagai tandemnya di kursi pemerintahan.
Konon, kabarnya Herman padamulanya mengincari Paulus Doni Ruing sebagai calon pendampingnya. Namun, ia bertepuk sebelah tangan setelah Paulus justru memilih turun gunung sendiri dan melakukan sosialisasi di Lembata selama beberapa bulan belakangan ini. Lepas dari Paulus, Herman banting setir ‘menuju Tanjung Leur’ dan mendekati Viktus Murin, putera Alex Murin, tokoh pejuang otonomi Lembata. Sayangnya, Herman kembali kandas dengan niatnya menggandeng Viktus lantaran Viktus tidak bersedia di posisi nomor dua. Pilihannya jika maju, mesti nomor satu. Kalau nomor dua, ia akan mundur.
“Mungkin orang mengatakan bahwa cara berpolitik saya terlalu kaku. Tetapi menyelamatkan Lembata, Anda harus punya otoritas yang jelas, tegas agar kita bisa melakukan perubahan. Itu sebabnya, saya merasa tanpa beban dan target dalam urusan Pilkada ini,” ujar Viktus dalam sebuah diskusi dengan Pilkada Lembata by phone baru-baru ini.
Nah, dengan kondisi ini maka jika benar Herman berada di balik isu Paket Murni Jakarta ini, ia kini pastinya tengah kesulitan mencari calon wakil bupatinya. Paling tidak masih ada nama yang berasal dari Jakarta, seperti Hasyim Jou, Ferdinand Lamak, dan beberapa anak muda lainnya. Namun, apakah mereka akan dipilih untuk mendampinginya? PL

May
02

PILKADALEMBATA: Menggambarkan heavy politik birokrat Lembata menyongsong 2011 ini, ibarat adagium “Seperti rusa masuk kampung.” Tengok saja apa yang terjadi di Lembata belakangan ini. Koresponden citizen journalist PILKADALEMBATA dari Lewoleba hari ini mengisahkan, kalau para politisi seperti anggota dewan dan pengurus partai masih berkutat dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pemerintahan kemarin, sejumlah birokrat malah terang benderang telah memulai soft campaign melalui sosialisasi diri dalam berbagai forum baik dinas maupun non dinas.

Hal inilah yang membuat sejumlah pihak di Lewoleba berang. Sebagaimana dilansir Pos Kupang, Sabtu, 1 Mei 2011, Anton Gelat dari Fraksi Demokrat DPRD Lembata, meminta Sekretaris Kabupaten (Sekab) Lembata, Drs. Piet Atawolo, M.Si, untuk  segera menertibkan para pejabat teras kabupaten Lembata yang gencar melakukan kampanye itu, karena ia nilai telah meresahkan masyarakat. Anton bilang,  saat ini  para asisten, kepala  dinas, dan camat  tak pernah absen  melakukan “kampanye”   bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2011-1015.

Menurut  Anton,  sikap para pejabat ini bertentangan dengan  Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 27 Tahun 2004 yang mengatur tentang  netralitas PNS dan TNI/Polri.  Karena itu, menurut dia, Sekab Lembata  segera  menindak tegas  PNS yang seolah tak  mengetahui aturan itu. Apalagi,  tim sukses bakal calon bupati/wakil bupati juga banyak melibatkan   PNS.

Dengan nada yang keras, Anton mengecam, jika  pejabat atau PNS  tetap bersikeras melakukan sosialisasi diri maka mulai  saat ini  harus membuka  jaket PNS-nya. “Kalau mau maju, sekarang mundur  supaya  punya  ruang yang sama  dengan politisi yang lain,” katanya.

Kepada PK, Anton  menyebut  dengan jelas beberapa pejabat teras seperti Asisten III, Ir. Lukas Lipatama, Asisten I, Muhidin  Ishak, Camat  Nubatukan, Fransiskus Gewuru, Kepala Dinas Keuangan Pendapatan Aset Daerah, Atanasius Amuntoda  bersama timnya yang rata-rata PNS itu.

Anton ngotot mempersoalkan ini, karena  intensitas  kunjungan para birokrat itu  ke desa-desa sangat tinggi. Hal ini  sungguh mengkhawatirkan karena  bisa  mengganggu konsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, memang aturan melarang PNS untuk terlibat politik secara langsung.

Anton juga bilang, jika Sekab Atawolo tak menunaikan peringatan ini,  maka Anton akan menggalang kekuatan pada  Komisi I yang membidangi  pemerintahan, hukum dan HAM  untuk memanggil Sekab dan  meminta pertanggungjawaban keterlibatan pejabat dan PNS itu. “Peringatan ini keras memang. Kalau Sekab diam,  persepsi kami  ia merestui mereka  atau tahu sama tahu.”

Sementara itu, sejumlah pihak yang dimintai pendapatnya mengenai fenomena grilya PNS ini, mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Lukas, seorang warga Waikomo yang dihubungi mengatakan, persoalan ini bukan barang baru bagi orang Lembata. “Justru PNS yang netral itu mereka bilang aneh. Masyarakat ini juga tida tau apa-apa, aturannya bagaimana? Bapa-bapa anggota dewan itu kalau bisa fotocopi banya-banya supaya bagi kami. Kalau bapa mereka hanya omong di ruang dewan, terus kami masyarakat ini tau apa? Kalau kami tau, kami bisa bantu bapa mereka punya tugas supaya kasih pengawasan yang baik to.”

Penggarap sawah di Waikomo ini kemudian menegaskan, kalau birokrat atau mantan birokrat mau maju Pilkada Lembata, berarti sama dengan yang sudah-sudah. Kecuali kalau birokrat dari luar Lembata. “Abis bagaimana, mereka itu kan anak buahnya bupati dan wakil bupati selama ini. Mereka dididik untuk korupsi, mereka dididik untuk kong kali kong dengan kontraktor, mereka sudah terbiasa untuk kong kali kong dengan anggota dewan supaya kasih naik anggaran baru mereka baku bagi. Orang bilang TST, tau sama tau. Jadi kalau ada anggota dewan yang mau buka terang-terangan perilaku seperti ini ke publik, itu baru kita kasih jempol. Kita ini sudah bodoh, ditipu lagi sama pejabat dan politisi yang juga bodoh. Aneh, birokrat itu juga. Turun saat jam dinas, bawa sppd minta tanda tangan kepala desa, tapi dia pigi bicara, kampanye bilang anti korupsi dan  supaya kami pilih itu siapa tu, mantan camat yang sekarang di dewan tu. Saya kasih tau dia ka, bapa bilang anti korupsi, tapi bapa sekarang saja sudah korupsi. Jam kerja, bapa jalan kampanye” nyerocos Lukas dengan nada kesal.

Sementara itu, Pius Lima Klobor, wartawan sebuah majalah bisnis di Jakarta dan Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lembata, Jakarta ini mengatakan, harusnya DPRD Lembata lebih tegas dalam menyikapi fenomena ini. Grilya ini akan menjadi preseden manakala mereka nanti memimpin Lembata. “Bagaimana kita bisa melihat niat yang mulia untuk mengubah Lembata jika memulainya saja sudah dengan korupsi, korupsi waktu, korupsi jabatan.”

Pius kembali menegaskan, bahwa soal netralitas PNS dalam Pilkada telah diatur dalam aturan yang lebih tinggi. Menurut dia, Mendagri Gamawan Fauzi pada Desember 2009 silam telah menerbitkan Surat Edaran, SE No. 270/4627/sj. Surat ini telah diterima oleh seluruh bupati/walikota dan gubernur se Indonesia agar menjaga PNS guna bersikap netral dalam Pilkada.

Pius menantang DPRD Lembata sebagai lembaga yang paling tepat untuk mengingatkan bupati dan wakil bupati akan hal ini. “Apalagi kita dengar wakil bupati juga tampaknya ingin maju ke Pilkada 2011 ini. Bisa makin runyam, grilya PNS ini.”

Laporan         : Simon Lamadua